Instabilitaspolitik yang melanda Timor Leste pada tahun 2006, hampir membawa negara baru di kawasan Asia Pasfik dan Tenggara ini diambang negara gagal (failure state) tidak terlepas dari faktor kemiskinan, penganguran, dan kurangnya visi masa depan, turutama bagi penduduk usia muda (40% berusia di bawah 20 tahun). Sebagainegara merdeka yang telah memenuhi sejumlah persyaratan konstitutif dan deklaratif, Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) atau Republica Democratica de Timor-Leste/ Laporan Penelitian tentang Perbatasan RI-Timor Leste yang dilakukan Tim Hubungan Internasional, P3DI Setjen DPR-RI, Jakarta, 2007. ** Peneliti Muda Bid. Kebijakan Publik Ditingkatlokal Timor Timur, keluarnya Opsi dari pemerintah tersebut disambut secara antusias oleh kelompok pro-kemerdekaan yang sering disebut sebagai kelompok pro-referendum atau anti-integrasi karena kebijakan tersebut membuka peluang bagi terwujudnya suatu Timor Leste yang merdeka, berdaulat, dan terlepas dari kekuasaan Indonesia ataupun PulauTimor telah dikenal jauh sebelum zaman kolonial. Bukti sejarah yang menunjukkan seperti tercantum dalam pujasastra Kakawin Nagarakretagama karya Empu Prapañca tahun 1365 M yang menyebut Timor sebagai anak sungai. Pada masa itu, wilayah ini menjadi salah satu dari 98 anak sungai atau wilayah-wilayah yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit, namun mempunyai raja-raja yang otonom dan Lm0mHI. Hari ini, Timor Leste memperingati 20 tahun referendum yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan menjadi awal mula perjalanannya sebagai negara merdeka dari Indonesia, kantor berita AFP melaporkan, Kamis 29/8/2019. Spanduk dan bendera pun menghiasi Ibu Kota Timor Leste, Dili, di tengah persiapan warga untuk pesta peringatan yang akan dilaksanakan hari ini. Dua puluh tahun merdeka, negara kecil ini mulai bertransisi, meski goyah, menuju demokrasi yang lebih stabil. Pada 30 Agustus 1999, sekitar 80 persen rakyat Timor Timur memilih untuk berpisah dari Indonesia. Pada 1975, militer Indonesia menginvasi koloni bekas Portugal tersebut dan mendudukinya selama 24 tahun. Namun, kegembiraan akan kemerdekaan itu berubah menjadi teror ketika tentara Indonesia dan kelompok milisi melaksanakan pembumihangusan, yang menghancurkan infrastruktur dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke sejumlah daerah Indonesia lainnya. Sekitar orang tewas dalam peristiwa itu. Para pemuda Timor Leste yang tinggal di Portugal merayakan pengumuman hasil referendum kemerdekaan Timor Leste, 4 September 1999. Foto Reuters Jumat 30/8, serangkaian acara resmi dan peringatan 20 tahun referendum telah dijadwalkan dengan pejabat tinggi asing, termasuk Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Morrison diharapkan mengesahkan perjanjian perbatasan maritim untuk membuka miliaran pendapatan minyak dan gas lepas pantai. Pendapatan tersebut dipandang sebagai kunci bagi masa depan negara berkembang setengah pulau itu. Perjanjian tersebut telah diratifikasi parlemen Australia bulan lalu. Media Australia melaporkan bahwa Canberra berencana untuk membeli sebuah pangkalan militer yang diperbaiki di Timor Leste dan memasang infrastruktur internet bawah laut yang menghubungkan kedua negara tetangga tersebut. Sementara lanskap politik Timor Leste yang dahulu kacau balau telah pulih, negara itu kini sedang menghadapi krisis uang tunai dengan penurunan tajam pendapatan dari penjualan minyak dan tak banyak sektor ekonomi produktif yang bisa mendorong pertumbuhan. Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 40 persen masyarakat Timor Leste hidup dalam kemiskinan. Para analis menilai kecil kemungkinan bagi Timor Leste untuk bisa secara mandiri mengembangkan lapangan-lapangan minyak dan gas lepas pantainya yang besar. Timor Leste kemungkinan akan meminta bantuan China di tengah kekhawatiran negara lain terhadap meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Beijing. Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak kanan dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison kanan menghadiri konferensi pers bersama di Dili, 30 Agustus 2019. Foto AFP “Jika pemerintah ingin melaksanakannya sendiri, sepertinya mereka akan kewalahan dan kemahalan untuk mengurus sektor tersebut, dan dapat menguras cadangan keuangan negara yang terbatas,” ungkap Damien Kingsbury, seorang profesor politik international Universitas Deakin, Australia. “Bisa jadi mereka akan membutuhkan pinjaman, mungkin dari China, yang membuat Timor Leste akan berhutang budi terhadap negara adidaya Asia itu yang niatnya sendiri belum tentu baik,” tambahnya. Di lain sisi, Timor Leste dan Indonesia telah mengesampingkan masa lalu yang kelam. Pada 2008, sebuah komisi rekonsiliasi dan kebenaran yang dibentuk oleh gabungan Indonesia-Timor Leste menemukan pelanggaran HAM berat selama pendudukan dan referendum pada 1999. Namun, pemimpin kedua negara mengesampingkan penindakan terhadap pimpinan militer dan milisi yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Mantan presiden Timor Leste Xanana Gusmao dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, bertukar dokument setelah pertemuan, Jakarta, 22 Juli 2019. Foto Reuters Usaha PBB sendiri untuk menindak para komandan militer – termasuk di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto – atas kejahatan kemanusiaan, juga tak banyak membuahkan hasil. Sejumlah dokumen rahasia yang dipublikasikan minggu ini menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah mengetahui selama berbulan-bulan bahwa militer Indonesia mempersenjatai dan menyokong paramiliter di Timor Timur sebelum referendum 1999, kantor berita AFP melaporkan. Peringatan pada Jumat itu akan mengenang kenangan manis-getir bagi Cancio Dos Santos, yang kakak laki-lakinya terbunuh pascareferendum. Jenazahnya tak pernah ditemukan hingga kini. “Saya dipukuli, dan kakak saya dibunuh,” ujar pria 52 tahun tersebut kepada AFP. “Namun, kini kami adalah negara berdaulat dan saya gembira karena dapat hidup merdeka.” Masih sedikit kemajuan yang dicapai dalam mengatasi kemiskinan di berbagai kawasan pedesaan, tempat bermukim hampir 70 persen warga Timor Timur. PBB memperkirakan hampir separuh populasinya tinggal di bawah garis kemiskinan ekstrem dengan penghasilan 1,90 dolar per hari dan separuh dari balita mengalami kelambatan pertumbuhan fisik dan mental sedang hingga parah akibat malnutrisi. [ga/ft,lt/uh] Sumber AFP, AP Tepat 20 tahun yang lalu, menjadi hari bersejarah bagi seluruh rakyat Timor Leste. Sejarah mencatat, pada tanggal 30 Agustus 1999, Timor Leste memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pelaksanaan referendum kemerdekaan. Setelah pengumuman hasil referendum, yang secara telak dimenangkan pendukung opsi kemerdekaan, kerusuhan di Timor Timur namanya pada saat itu pecah. Kelompok milisi bersenjata yang didukung oleh kalangan TNI mengamuk dan membumihanguskan kota Dili dan tempat-tempat lain. Sejarah mencatat sekitar orang menjadi koban tewas dan menyebabkan orang harus mengungsi ke Atambua. Hal tersebut pun menyebabkan kredibilitas Indonesia di mata internasional tercoreng, karena ketika itu Republik Indonesia yang menjamin keamanan selama pelaksanaan referendum. Bagi warga setempat, inilah hasil perjuangan dan perjalanan panjang nan berat untuk bisa lepas dari kekuasaan militer Indonesia dan akhirnya membentuk negara Timor Leste yang merdeka dan berdaulat. Timor Leste, negara termuda anggota PBB yang terletak di bagian timur Pulau Timor dengan luas km2, sebelumnya adalah jajahan Portugal di era kolonialisme dan dikenal dengan nama Timor Portugis. Namun atas perjuangan Front Revolusioner untuk Timor Leste Merdeka FRETILIN, pada tanggal 28 November 1975 kawasan itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugal. Tetapi perjuangan itu harus dibayar mahal, karena 9 hari kemudian, Indonesia di bawah pimpinan Soeharto, melakukan invasi militer yang berujung dengan aneksasi atau penggabungan secara paksa wilayah Timor Leste ke wilayah Indonesia. Soeharto melihat adanya momentum tersebut dengan memanfaatkan situasi Timor Leste yang sedang terpecah antara kelompok sayap kiri dan sayap kanan. Maka bagian timutr pulau Timor itu pun akhirnya dideklarasikan sebagai provinsi terbaru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menyerang Timor Leste dengan operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Seroja, operasi militer terbesar yang pernah dilakukan tentara Indonesia. Ribuan pasukan dikerahkan untuk menyerbu dan merebut Kota Dili dan menghancurkan FRETILIN pun menderita kekalahan. Sekitar tentara Indonesia kemudian dikerahkan untuk mengamankan kota kedua terbesar, Baucau. Tanggal 27 Juli 1976, Indonesia resmi mendeklarasikan Timor Timur sebagai provinsi Guamao, tokoh karismatik perjuangan Timor Leste, akhirnya terpilih sebagai presiden pertama negara yang resmi berdiri 20 Mei 2002 ituFoto AP Referendum kemerdekaan Berakhirnya rezim Soeharto pada tahun 1998 menjadi kabar gembira bagi rakyat Timor Timur. Apalagi setelah tuntutan referendum yang mereka suarakan ditanggapi Presiden Indonesia Habibie, yang mengajukan rencana referendum kepada Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, melalui surat resmi pada tanggal 27 Januari 1999. Dalam pernyataannya, Habibie mengatakan subsidi moneter yang diberikan pemerintah Indonesia selama ini tidak sebanding dengan manfaat yang didapat dan Timor Timur, yang dulunya bukan bagian dari Indonesia. Itulah pertimbangan untuk mengusulkan referendum di bawah koordinasi PBB. Tangal 5 Mei 1999, PBB mengadakan pertemuan di New York dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugis untuk membahas pelaksanaan referendum Timor Timur. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999, referendum dilaksanakan dan rakyat Timor Timur disodori dua pertanyaan, yaitu opsi 1 Apakah Anda menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? dan opsi 2 Apakah Anda menolak otonomi khusus yang diusulkan untuk Timor Timur, yang menyebabkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia?” Mantan juru bicara Pemerintah RI dalam pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur, Dino Patti Djalal, mengatakan ada banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Antara lain, kurangnya masa persiapan sampai pelaksanaan referendum. "Dalam timeline sempit yang dipaksakan ini, polarisasi antar kelompok semakin tajam, konflik horizontal di lapangan semakin sengit dan situasi semakin panas. Akhirnya banyak kalkulasi yang salah, yang berakhir dengan tragedi. Saya pribadi berpandangan jajak pendapat di Timor Timur perlu waktu persiapan paling tidak 2 tahun — bukan 4 bulan,” kata Dino Patti Djalal sebagaimana dikutip dari Saat dihubungi DW Indonesia, aktivis Amnesty International Indonesia, Papang Hidayat, menyampaikan bahwa referendum Timor Timur merupakan konsekuensi dari resolusi-resolusi PBB yang menyerukan akan hak menentukan nasib sendiri selama 24 tahun terakhir. “Momentum krisis ekonomi 1997 dan reformasi politik Mei 1998 kemudian memfasilitasi keputusan Pemerintah RI untuk menggelar referendum di Timor Timur dengan pengawasan PBB,” paparnya. Referendum Timor Timur dilaksanakan oleh UNAMET United Nations Mission in East Timor yang dibentuk oleh PBB. Hasilnya dari total suara sah, sebanyak suara 78,50% memilih opsi merdeka, sedangkan suara 21,50% memilih opsi tetap bergabung dengan Indonesia. Tingkat partisipasi dalam referendum sangat tinggi, mencapai 98,6% dari seluruh pemilih terdaftar yang tercacat orang. Dengan hasil tersebut Timor Timur resmi lepas dari kekuasaan Indonesia dan untuk sementara berada di bawah otoritas PBB. Pada tanggal 20 Mei 2002 negara Timor Leste secara resmi dideklarasikan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tokoh perjuangan pembebasan Xanana Gusmao terpilih sebagai presiden pertama. Memperingati 20 tahun referendum, hari Kamis 29/08 pemerintah Timor Leste meresmikan jembatan sepanjang 540 meter yang diberi nama Jembatan Habibie dekat Dili. Nama Habibie digunakan sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan rakyat dan pemerintah Timor Leste terhadap jasa presiden ke-3 Republik Indonesia itu dalam jalan panjang kemerdekaan Timor FALINTIL, pasukan bersenjata gerakan kemerdekaan FRETILIN yang berperang bertahun-tahun melawan tentara Indonesia, berpawai dapa deklarasi kemerdekaan Timor Leste, 20 Mei 2002Foto picture-alliance/dpa/Choo Insiden Papua Dalam wawancara dengan jurnalis DW Ayu Purwaningsih di sela-sela acara Religions for Peace di Lindau, Jerman, mantan Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos-Horta mengatakan, Indonesia sekarang adalah salah satu negara paling demoratis dan terbuka di Asia Tenggara, terlepas dari konflik-konflik yang ada. "Ada konfrontasi, ada ketakutan, tetapi demokrasi dan toleransi tetap berlaku di Indonesia. Mereka harus melanjutkan dialog agama, mereka harus mengatasi ketegangan di masyarakat, harus menjaganya dari pengaruh Jamaah Islamiyah dan ISIS,” tutur Horta. Berkaca dari sejarah Timor Leste, Ramos Horta mengimbau Presiden Joko Widodo untuk mengatasi konflik yang ada di Papua secara hati-hati dan dengan menggunakan pendekatan yang humanis. "Di mana pun juga di dunia, kita sebaiknya tidak menggunakan kekuatan militer atau uang dalam mengatasi konflik. Masalah mereka berasal dari hati, pikiran dan perasaan atau jiwa. Papua memiliki masalah berkaitan dengan perasaan, pikiran dan jiwa, jadi bukan ekonomi yang menjadi permasalahan,” kata penerima hadiah Nobel Perdamaian ini. Kepada DW Indonesia, aktivis HAM dari Human Rights Watch, Andreas Harsono, menanggapi tuntutan referendum yang tengah disuarakan para demonstran di Papua beberapa hari terakhir ini. Andreas menjelaskan persoalan yang terjadi Timor Timur dulu berbeda dengan yang terjadi di Papua kini. Sejak tahun invasi 1975 hingga referendum tahun 1999, Timor Timur tidak pernah diakui dalam sidang PBB sebagai bagian dari Indonesia. “Papua Barat beda dengan Timor Timur karena pada 1969, Sidang Umum PBB memenuhi lebih dari 2/3 suara dari seluruh negara anggota PBB. Ia membuat Papua Barat resmi menjadi wilayah Indonesia,” jelas Andreas. Jose Ramos HortaFoto DW/Ayu Purwaningsih Bagaimana kondisi Timor Leste sekarang? Ramos Horta mengatakan, setelah 20 tahun referendum, situasi di Timor Leste sangat baik. Kondisi hubungan antara Indonesia dan Timor Leste juga dirasa sangat baik. Hal ini terbukti dari berbagai kerja sama di bidang politik, pendidikan, ekonomi, serta tingginya angka kunjungan orang antara kedua negara. "Ini adalah hubungan yang baik, dan juga tak lepas dari keberhasilan kepemimpinan politik kita. Kami mempromosikan rekonsiliasi di antara orang-orang Timor Leste, yang terpecah di masa lalu. Kemudian ada normalisasi dan rekonsiliasi dengan Indonesia,” jelas Horta. Benediktus Prabowo, pria asal Jakarta yang saat ini menempuh studi pasca sarjana di Vrije Universiteit Brussels, Belgia, menceritakan pengalamannya berkunjung ke Timor Leste bulan Mei 2019 lalu. Benediktus sempat mengunjungi beberapa wilayah yang ada di Timor Prabowo kanan, berfoto bersama penduduk lokal saat mengunjungi Timor LesteFoto privat Berdasarkan interaksinya dengan warga lokal, Benediktus Prabowo menilai saat ini masyarakat Timor Leste sudah berdamai dengan Indonesia. "Warga Timor Leste sudah melewati masa sakit hati dengan Indonesia. Demonstran pro-demokrasi Timor Leste pernah ditembak secara berentet dan besar-besaran di sekitar pemakaman Santa Cruz, yang dikenal juga sebagai insiden Santa Cruz,” katanya. "Saya meyakini masyarakat Timor Leste memiliki dasar yang ramah terhadap satu sama lainnya dan memiliki rasa kebersamaan yang sangat kental.” rap/ap/hp dari berbagai sumber - Timor Leste baru saja merayakan referendum kemerdekaan ke-21 pada 30 Agustus lalu, sebelumnya, negara ini merupakan bagian dari Republik Indonesia dan pernah menjadi Provinsi ke-27 di Tanah Air. Lantas mengapa Timor Leste yang dulunya bernama Timor Timur ini memisahkan diri dari Indonesia sejak 21 tahun yang lalu? Dikutip dari Britannica, Timor Leste terletak di pulau di bagian timur Kepulauan Sunda Kecil, di ujung selatan Kepulauan Melayu. Wilayahnya menempati bagian timur pulau Timor, pulau-pulau kecil yang berada di dekatnya ada Atauro Kambing dan Jaco, dan kantong Ambeno, termasuk kota Pante Makasar, di pantai barat laut Timor. Sementara Dili yang menjadi ibu kota adalah kota terbesar yang ada di Timor Leste. Sejarah Timor Leste Portugis pertama kali menetap di Timor Leste pada tahun 1520, dan Spanyol tiba pada tahun 1522. Sedangkan Belanda menguasai bagian barat pulau itu pada tahun 1613, serta Inggris memerintah pulau itu pada tahun 1812–15. Belanda dan Portugis berjuang untuk supremasi atas Timor, dan kedaulatan Portugis atas bagian timur pulau itu yang diselesaikan dengan perjanjian pada tahun 1860 dan 1893, meskipun yang terakhir baru efektif pada tahun 1914. Pasukan Jepang menduduki Timor Leste selama Perang Dunia II. Provinsi Timor Timur, termasuk daerah kantong Ambeno, setelah itu tetap dikuasai Portugis sampai tahun 1975, ketika salah satu partai politik besar di sana, Fretilin Frente Revolucionária do Timor Leste Independente [Front Revolusioner untuk Timor Timur Merdeka], menguasai banyak wilayah tersebut dan pada bulan November mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Demokratik Timor Leste. Pada awal bulan Desember, pasukan Indonesia menyerbu dan menduduki daerah tersebut, dan pada tahun 1976 Indonesia mendeklarasikannya sebagai bagian integral dari negara itu sebagai provinsi Timor Timur. Selama dua dekade berikutnya, menurut laporan BBC, lebih dari orang atau seperempat populasi penduduk tewas akibat pertempuran, kelaparan, dan penyakit yang mengikuti invasi dan selama pendudukan Indonesia. Alasan Timor Leste Merdeka dari Indonesia Menanggapi tekanan internasional yang meningkat, pemerintah Indonesia mengesahkan referendum di sana pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan masa depan Timor Lorosa'e. Hampir empat perlima pemilih mendukung kemerdekaan, dan parlemen Indonesia membatalkan pencaplokan wilayah tersebut oleh Indonesia. Timor Lorosa'e pun dikembalikan ke status kemerdekaan sebelum menjadi bagian di Indonesia, tetapi Timor Leste ditetapkan sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan dengan berada di bawah pengawasan PBB. Namun, peralihan kekuasaan itu dibarengi dengan kekerasan yang dilakukan oleh militan anti kemerdekaan. Ratusan orang tewas, dan ribuan melarikan diri ke bagian barat pulau; pengungsi kemudian mulai kembali ke rumah. Pada April 2002 Xanana Gusmão, pemimpin Dewan Nasional Perlawanan Timor Conselho Nacional de Resistência Timorense; CNRT, salah satu bekas kelompok oposisi, terpilih sebagai presiden pertama Timor Leste. Tidak lama kemudian, Timor Leste tersebut mencapai status penuh sebagai negara berdaulat. Perdana Menteri José Ramos-Horta, penerima Hadiah Nobel Perdamaian 1996 terpilih sebagai presiden pada Mei 2007 dan menggantikan Gusmão. - Sosial Budaya Penulis Dewi Adhitya S. KoesnoEditor Agung DH DILI, - Jawaban dari kapan Timor Leste merdeka adalah 20 Mei 2002, menurut profil negara tersebut di situs web Kementerian Luar Negeri Indonesia. Hari kemerdekaan Timor Leste juga disebut Hari Restorasi Kemerdekaan. Sebelum merdeka, Timor Leste adalah provinsi di Indonesia yang bernama Timor Timur. Pada 30 Agustus 1999, Timor Timur mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk memilih lepas atau tetap di juga 21 Tahun Merdeka dari Indonesia, Pengangguran Timor Leste Masih Tinggi, Ini Sebabnya Bagaimana Timor Leste merdeka? Shutterstock Ilustrasi Bendera Timor LesteKronologi bagaimana Timor Leste merdeka secara keseluruhan bermula dari masa penjajahan bangsa Portugis. Dikutip dari KompasTren, Portugis datang ke Timor Timur pada 1520, disusul Belanda dan Jepang yang juga berebut menguasai wilayah tersebut. Portugis lalu memberikan bagian barat Timor Timur ke Belanda. Sementara, Jepang menguasai Timor Timur pada 1942-1945. Selama 1962-1973, Sidang Umum PBB mengakui hak Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Namun, Portugal menolak mengakuinya dan mengakui Timor Timur sebagai provinsinya, setara dengan provinsi-provinsi lainnya. Setahun kemudian pada 1974, terdapat Revolusi April yang memulihkan demokrasi di Portugal dan Pemerintah Portugal menghormati hak penentuan nasib sendiri untuk Timor Timur. Menindaklanjuti progres ini, pada Mei 1974 dibentuklah Komite Penentuan Nasib Sendiri Timor Timur di Dili, yang saat ini menjadi ibu kota negara Sejumlah pengamat independen yang berkunjung ke Timor Timur menilai mayoritas masyarakat di sana menolak berintegrasi atau bergabung dengan Indonesia. Perbedaan budaya sebagai salah satu alasan utamanya. Baca juga Profil Xanana Gusmao, Presiden Pertama Timor Leste Setelah Jepang kalah di Perang Dunia II, Portugis kembali menguasai Timor Timur pada 1975. Tanggal 28 November 1975, Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugis, yang diumumkan oleh Perdana Menteri Xavier do Amaral dan Partai Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste FRETILIN. Namun, pihak FRETILIN mengambil peran semi-pemerintah yang menimbulkan polemik bagi partai-partai lain dengan misi masing-masing. KOMPAS/Johnny TG Komandan Forcas Armadas da Libertacao Timor Leste Falintil Kay Rala Xanana Gusmao yang masih berada status tahanan rumah, mendaftar untuk ikut Jajak Pendapat atau Referendum di Timor Timur di gedung lantai 5 Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Jakarta. Referendum diadakan pada 11-27 Agustus 1999 untuk menentukan Timor Timur merdeka atau tetap dibawah dari KompasGlobal 28/11/2021, tak berselang lama setelah Timor Timur mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugis, pasukan Indonesia datang pada 7 Desember 1975. Pada 1976, Indonesia menyatakan Timor Leste sebagai Provinsi Timor Timur. Pemerintah RI juga terus berupaya melakukan pembangunan di sana, tetapi ada golongan yang tidak puas dan melakukan tindakan waktu itu partai di Timor Timur ada tiga, yakni FRETILIN, Uni Demokrat Timur UDT, dan Associacao Popular Timorense APODETI. FRETILIN ingin Timor Timur merdeka dan berdaulat sepenuhnya. UDT mau kemederkaan secara bertahap, sedangkan APODETI meminta Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. Keinginan yang berbeda-beda itu menimbulkan perpecahan dan terjadi perang saudara. Konflik tersebut menimbulkan banyak korban, termasuk dari rakyat sipil. Kemudian, UDT dan APODETI meminta bantuan Indonesia untuk merendam situasi ini. Indonesia pun mengirimkan pasukannya ke Timor Timur. Baca juga 28 November 1975 Deklarasi Kemerdekaan Timor Leste dari Portugis Upaya meredakan konflik terus dilakukan Pemerintah Indonesia hingga membawa masalah ini ke PBB. Sebelumnya, Indonesia sempat melakukan perundingan dengan Portugal. Kedua negara itu membuat perjanjian referendum di Timor Leste pada 5 Mei 1999 yang dikenal sebagai New York Agreement. PBB ikut mengawal masalah ini dan membentuk United Nations Mission in East Timor UNAMET pada 11 Juni 1999. Dewan Keamanan PBB juga menetapkan resolusi 1246 yaitu kesepakatan antara Indonesia, Portugis, dan PBB untuk menggelar referendum. Referendum Timor Timur KompasTren menuliskan, pada 30 Agustus 1999 Timor Timur mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk memilih lepas atau tetap bersama Indonesia. Referendum ini didukung PBB. Saat itu rakyat Timor Timur hidup dalam konflik, kelaparan, hingga penyakit. Tercatat, lebih dari korban meninggal dari dampak tersebut. Pada 31 Agustus 1999, penentuan pendapat untuk menentukan masa depan Timor Timur berlangsung lancar. Pemilih yang berpartisipasi dalam referendum mencapai 90 persen, sehingga penentuan pendapat tidak berlangsung lama. Selanjutnya, PBB mengumumkan hasil jajak pendapat pada 4 September 1999. Dari sekitar pemilih, sebanyak 78,5 persen warga Timor Timur menolak otonomi, 21 persen memilih otonomi, dan 1,8 persen dinyatakan tidak sah. Sekjen PBB saat itu yakni Kofi Annan mengatakan, hasil tersebut menunjukkan penduduk Timor Timur menginginkan memisahkan diri dari Indonesia. Baca juga ASEAN Sepakat Mengakui Timor Leste sebagai Anggota Timor Leste kemudian resmi menjadi negara baru pada 20 Mei 2022. Sumber Penulis Retia Kartika Dewi, Nur Fitriatus Shalihah, Tito Hilmawan Reditya Editor Rizal Setyo Nugroho, Tito Hilmawan Reditya Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Pada tahun 1999 atau tepat 20 tahun yang lalu bangsa Indonesia mengalami suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu kehilangan Propinsi Timor Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan RI setelah dilaksanakannya referendum di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB. Momen lepasnya Timor Timur dibarengi dengan tragedi kemanudiaan yang ditandai oleh kerusuhan, kekerasan, pembunuhan, pembakaran dan ratusan ribu orang yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 ketika kondisi politik Indonesia masih mengalami guncangan sehabis bubarnya era Orde Baru. Timor Timur adalah wilayah bekas koloni Portugis yang bergabung dengan Indonesia secara resmi pada 17 Juli 1976, sehingga menjadi propinsi RI yang termuda yaitu propinsi ke 27. Setelah selama 22 tahun berada di bawah pemerintahan Soeharto, sebagian rakyat Timor Timur ingin lepas dari NKRI. Setelah referendum tersebut, Timor Timur resmi berubah nama menjadi Negara Timor Leste pada 20 Mei Referendum Bagi IndonesiaDampak peristiwa lepasnya Timor Timur sudah tentu membawa sejumlah konsekuensi pada negara Republik Indonesia dalam beberapa bidang kehidupan seperti berikut Dampak bagi anggaran negaraSebagai daerah yang diistimewakan dari segi anggaran, Timor Timur menyerap sangat banyak anggaran negara. Salah satu alasan dipertimbangkannya referendum adalah ketidak seimbangan antara kontribusi bagi negara dengan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan Timtim. Dengan referendum tersebut, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia justru dapat meringankan beban anggaran negara terutama setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 yang membuat negara sedang dalam keadaan Mempengaruhi nama baik IndonesiaTidak seperti wilayah lain di Indonesia, pendudukan Timor Timur tidak diakui oleh dunia internasional. PBB dan negara – negara barat seperti Portugal tidak memberikan pengakuan akan bergabungnya Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pembiaran pendudukan Timtim dilakukan karena ketakutan bahwa Timtim akan dijadikan sekutu oleh Blok Timur. Mempertahankan Timor Timur di tengah kekacauan dan penolakan rakyatnya untuk bergabung dengan RI telah membawa beban bagi citra Indonesia di mata internasional. Sebenarnya apapun hasil dari referendum tersebut, setidaknya Indonesia telah terbebas dari tekanan dan kritik internasional, juga terlepas dari beban nasional untuk membiayai pembangunan di Timor Timur yang menyedot banyak anggaran Tekanan diplomatik terhadap IndonesiaDampak peristiwa lepasnya Timor Timur memberi tekanan diplomatik yang cukup menjadi beban bagi Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu alasan untuk mengadakan referendum tersebut. Walaupun referendum diadakan untuk menampung aspirasi rakyat Timor Timur, tetap ada kesan bahwa pemerintah Indonesia dapat dengan mudah tunduk pada tekanan dunia internasional dan kepentingan asing. Ketahui juga apa penyebab perang dingin dan sejarah perang Mengancam keutuhan negaraTidak mustahil bahwa setelah pelaksanaan referendum, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia akan membuat RI terancam mengalami tuntutan pemisahan yang sama. Para pengamat memperkirakan bahwa nasib Indonesia tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Uni Soviet. Namun hingga saat ini negara Republik Indonesia tetap berdiri, utuh dan tidak mengalami perpecahan wilayah Kehilangan sumber daya alamDampak peristiwa lepasnya Timor Timur bagi Indonesia bisa berarti kehilangan sumber daya alam yang menyumbang besar bagi pendapatan dan sektor ekonomi. Terdapat ladang minyak di laut Timor yang sangat disayangkan karena perekonomian yang meningkat dan kebutuhan konsumsi minyak di Indonesia yang juga meningkat. Ketahui juga mengenai sejarah pengembalian Irian Barat , dan pahlawan nasional dari Belakang Referendum Timor TimurTimor Timur bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara hukum sesuai dengan UU no,7/1976 tanggal 17 Juli 1976. Sejarah Timor Timur tidak termasuk ke dalam deklarasi kemerdekaan RI karena bergabung setelah peristiwa tersebut terjadi. Sebelumnya Timor Timur dijajah Portugis pada 1520 dan Spanyol pada 1522. Tahun 1613 Belanda menguasai bagian barat Timor Timur namun direbut oleh Inggris pada 1812 – 1815. Setelah Inggris pergi terjadi perebutan antara Belanda dan Portugis. Berdasarkan perjanjian dengan Belanda tahun 1860 dan 1893, perjanjian terakhir hanya bertahan hingga 1914 dan Jepang menguasai Tim – Tim selama perang dunia II. Setelah itu Timor Timur diduduki Portugis sampai tahun satu partai politik utama Timor Timur yaitu Frente Revolucionaria Timor Leste Independence Fretilin mendapat banyak kekuasaan selama masa Portugis dan mendeklarasikan kemerdekaan sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada November 1975. Pasukan Indonesia didukung Amerika dan Australia menduduki Timtim pada 7 Desember 1975 melalui Operasi Seroja, dan Timtim dideklarasikan sebagai bagian dari wilayah Indonesia sebagai propinsi Timor Timur. Setelah itu terus terjadi konflik antara pendukung kemerdekaan Timor Leste, pendukung integrasi Timtim dan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1991 terjadi peristiwa besar yang disebut pembantaian Santa Cruz. Sekitar 4000 pelayat pro kemerdekaan yang sedang mengubur siswa muda yang dibunuh tentara ditembaki oleh tentara. Peristiwa itu menyebabkan lebih dari 200 orang tewas, dan rekaman yang diambil seorang jurnalis foto Inggris disiarkan di televisi negara – negara Barat sehingga Indonesia mendapat kecaman dari dunia 19 Desember 1998 atau tujuh bulan setelah Habibie menjadi Presiden RI, PM Australia John Howard mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan referendum bagi rakyat Timtim. Sidang kabinet di Bina Graha digelar untuk merespons permintaan tersebut pada 27 Januari 1999. Hasil sidang diumumkan Menlu Ali Alatas bahwa Indonesia akan melepaskan Timtim jika tawaran otonomi khusus yang diperluas ditolak. Pada pembahasan lebih lanjut dengan John Howard tanggal 27 April 1999, Habibie mengungkapkan rencana jajak pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timtim. Kesepakatan pelaksanaan referendum pada 8 Agustus 1999 ditandangani oleh Ali Alatas, Menlu Portugal Jaime Gama dan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Kesepakatan itu diterima secara bulat dalam Sidang Umum dilakukan pendaftaran untuk rakyat yang memenuhi syarat mengikuti referendum dan beberapa kali penundaan oleh PBB, pada tanggal 30 Agustus 1999 referendum diselenggarakan. UNAMET United Nations Mission in East Timor bertanggung jawab atas pelaksanaannya sesuai dengan tujuan organisasi PBB untuk perdamaian dunia. Hasilnya diumumkan pada 4 September 1999 di Dili berupa sekitar suara sah, sebanyak suara atau 78,50 persen memilih opsi untuk merdeka dan suara atau 21,50 persen memilih bergabung dengan partisipasi rakyat Timtim dalam referendum sangat tinggi mencapai 98,6 persen dari seluruh pemilih yang terdaftar sebanyak orang. Dengan demikian Timtim resmi lepas dari kekuasaan Indonesia dan berada di bawah otoritas PBB untuk sementara hingga deklarasi resmi pada 20 Mei 2002 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, dengan Xanana Gusmao sebagai presiden pertamanya. Tanggal 30 Oktober 1999, bendera merah putih diturunkan dalam upacara sederhana dan tanpa liputan pers. Ketahui juga mengenai apa saja organisasi regional dan global, peran Indonesia dalam perdamaian dunia dan sejarah berdirinya BJ. Habibie sebagai Presiden ketiga RI yang berjasa akan pembebasan Timtim dari Indonesia diabadikan dalam pembangunan jembatan sepanjang 540 meter di dekat Dili. Keputusan Habibie untuk memberikan jalan bagi referendum Timtim harus dibayarnya dengan tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi Presiden karena pidato pertanggung jawabannya ditolak oleh MPR. Walaupun dampak peristiwa lepasnya Timor Timur menjadi ganjalan bagi Habibie, kondisi rakyat Timtim pasca referendum sangat baik. Begitu juga hubungan dengan Indonesia dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi dan angka kunjungan penduduk antara kedua negara.

kemerdekaan timor leste sebagai negara yang berdaulat telah membawa dampak