11 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 13. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa; 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 15. PERDESNO 03 Tahun 2016; PERDES NO 01 Tahun 2017; PERDES NO 02 Tahun 2017; PERDES NO. 03 TH 2017; PERDES NO. 04 TH 2017; PERDES NO. 05 TH 2017; PERDES NO. 06 TH 2017; 26 thn 2019 ttg Tim pendataan Tanah Desa; SK NO. 28 thn 2019 ttg Pengangkatan Petugas Kebers; Pelurdes No 4 Tahun 2019 ttg Penjabaran APBDesa 20; KEPLU NOMOR 5 THN 2020; KEPLU bahwaPengelolaan kekayaan milik desa, dalam hal ini aset desa harus diatur di dalam Peraturan Desa yang berpedoman kepada Peraturan Menteri. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwasannya pemanfaatan aset Desa Ada beberapa Perdes selain dari yang kami usulkan dan untuk menjadi inisiasi Pemerintah Desa adalah Perdes Aset Desa dan Perdes ternak liar yang saat ini di Halmahera Utara sama sekali belum diatur," tuturnya. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Perdes secara jelas Jikasahabat desa membutuhkan contoh Perdes APBDes Tahun 2021 dan Perkades Penjabarannya dalam format Word silakan download dibawah ini. 3. Perdes tentang pembentukan dana cadangan bila ada (Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3; pasal 34 ayat 3 poin e) 4. Perdes tentang Penyertaan Modal jika tersedia (Pasal 34 ayat 3 poin f) contoh filenya ambil disini 2) kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GbA2.

contoh perdes tentang aset desa